JEMBER - Gejolak warga Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Jember, yang meminta transparansi penggunaan anggaran terhadap Kadesnya, ditanggapi dengan bijak oleh sejumlah kades se-Kecamatan Bangsalsari. Bahkan mereka memaknai, bahwa itu bagian dari kepedulian warga pada pembangunan desanya.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Kades se-Kecamatan Bangsalsari, Purnanto. "Saya menilai sekedar miskomunikasi. Warga masyarakat Curahkalong menunjukkan kepeduliannya terhadap desanya," jelas Purnanto, saat ditemui disela-sela audiensi yang digelar di Kantor Kecamatan Bangsalsari, Selasa, 25 Februari 2025.

Kata Purnanto, Kades Curahkalong Abdul Kadir, akhir-akhir ini memang sedang sakit-sakitan. Sehingga saat ada pertanyaan warganya, yang bersangkutan tidak bisa memberi penjelasan secara utuh, karena memang sedang sakit. 

Permintaan warga Desa Curahkalong, agar pihak desa menyerahkan semua laporan keuangannya, sejak awal Kades Kadir menjabat. Sementara pihak desa, sudah menyerahkan segala SPJ-nya ke Pemkab Jember setiap tahunnya, sesuai tata kelola pemerintahan.

Kata Purnanto, pemerintahan desa sudah dituntut tertib menyerahkan segala hasil kerjanya, sesuai prinsip akuntabilitas. "Alhamdulillah semua desa di Bangsalsari, tertib melaporkannya ke instansi pemerintahan di atas kami. Tidak ada temuan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa," tegasnya.

Tak terkecuali Kades Curahkalong, yang saat ini menjadi sorotan warganya sendiri. "Meski demikian, kami menghargai setiap aspirasi warga desa. Hanya saja yang perlu dimaklumi, Kepala Desa Curahkalong sakit dan untuk bicara saja terbata-bata," akunya.

Camat Bangsalsari Basukik, mengakui pihaknya selama ini tidak menemukan permasalahan di Pemerintahan Desa Curahkalong. Dia menegaskan bahwa selama ini masih on the track. "Semua desa di Bangsalsari juga tertib dan selalu berkoordinasi dengan kami selaku pemangku wilayah di Kecamatan Bangsalsari," katanya.

Pihaknya pun memahami kehendak warga di Desa Curahkalong, bahwa segala sesuatunya harus dipublikasikan. Tak terkecuali persoalan realisasi program pembangunan, yang disertai penggunaan anggaran desanya.

"Kami sudah sepakat bersama para kades, kedepan akan kami optimalkan PPID di masing-masing desa," janjinya. Meski diakuinya, butuh waktu untuk menyiapkan staf PPID yang berkompeten.

PPID merupakan akronim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sebuah instrumen pemerintah, untuk menyebarkan informasi yang transparan sesuai kehendak masyarakat. Bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*)