JEMBER – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menggelar kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Sabtu, 18 Oktober 2025. Salah satu yang dikunjunginya, Perumahan Taman Gading, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates.
Di Taman Gading, Menteri Ara – sapaan Maruarar Sirat, bertemu dengan Bupati Jember Gus Muhammad Fawait dan Ketua REI Jember, Abdussalam Alamsyah Alias Cak Salam. Pertemuan mereka mendiskusikan tentang quota, FLPP untuk Jember di tahun 2026 mendatang.
FLPP yang dimaksud ialah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Sebuah kebijakan pemerintah pusat, di bawah kemeterian yang dipipmpin Ara, untuk memberi jatah rumah subsidi di seluruh Jember. Gus Fawait mengusulkan atas bisikan Cak Salam, sebanyak 8 ribu rumah subsidi dikucurkan untuk Kabupaten Jember.
Saat di atas podium, Gus Fawait kembali menyampaikan bahwa Jember di tahun 2026 mendatang, butuh 8 ribu FLPP. Bahkan untuk memperlancar program Presiden Prabowo, tentang penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atasnama Bupati Gus Fawait sanggup menjadi penjamin kredit kepemilikan lahan, yang diajukan developer asal Jember.
“Saya tahu developer memeiliki modal yang besar. Namun lazimnya pembisnis, modal mereka diputar dalam bentuk aset. Ketika para developer butuh kredit kepemilihan lahan, saya memohon kepada perbankan untuk mempermudah prosesnya. Bupati siap menjadi penjaminnya,” kata Gus Fawait.
Kemudian usulan Ketua REI Jember Cak Salam yang disampaikan Gus Fawait, langsung direspon Menteri Ara yang mendapat giliran naik podium. “Kalau bupatinya yang menjamin, jangankan 8 ribu, 10 ribu pun saya setujui,” tegas Menteri Ara.
Menteri Ara juga merespon soal kredit kepemilikan lahan, yang disampaikan Gus Fawait. Dia pun langsung menanyakan kepada Ketua REI Jember, Cak Salam, ada berapa developer anggota REI di Jember. “Ada 58 developer Pak Menteri,” jawab Cak Salam.
Seketika itu, Menteri Ara meminta kepada Cak Salam, untuk mengundang mereka bersama kontraktor dan pemilik toko bangunan mitra developer, bertemu menteri di kantor bupati di malam harinya.
Kata Menteri Ara, pemerintah memiliki program KUR Perumahan, merupakan yang pertama kali diluncurkan dalam sejarah dengan total nilai Rp 130 triliun secara nasional.
Dana sebesar itu dikucurkan untuk mendorong ekosistem industri perumahan, mulai dari kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan, yang masuk kategori UMKM dengan modal maksimal Rp 10 miliar dan omzet hingga Rp 50 miliar.
Selain dukungan bunga rendah, kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, memberikan pembebasan BPHTB dan PBG juga dinilai sangat prorakyat. "BPHTB gratis, PBG gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil," pungkasnya. (*)